Anies Baswedan: Hukum Tajam ke Bawah dan Tumpul ke Atas

Anies Baswedan

AMANAH INDONESIA --Calon Presiden nomor 1, Anies Baswedan, dengan tegas menekankan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan hukum sebagai acuan utama untuk memastikan keberadaan rasa keadilan, memberikan manfaat, dan menjamin kepastian bagi semua pihak.

Dalam penyampaian visi dan misinya pada debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) di Kantor KPU pada Selasa malam (12/12/2023), Anies menyoroti perlunya pemegang kekuasaan, baik di puncak maupun di seluruh jajaran, untuk teguh memegang prinsip ini. 

Meskipun demikian, ia mencatat bahwa banyak aturan cenderung dilenturkan sesuai dengan kepentingan penguasa saat ini. Anies menegaskan bahwa hal ini tidak dapat diteruskan, dan perubahan harus dilakukan serta kembali ke prinsip-prinsip yang seharusnya.

Menjelaskan lebih lanjut, Anies menyatakan bahwa tatanan penyelenggaraan pemerintah seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dipegang. Dalam konteks ini, ia memandang penting untuk mengembalikan perubahan dan menyesuaikan kembali tatanan tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah dipegang.

Anies menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ia menjelaskan perbedaan antara negara hukum, di mana kekuasaan diatur oleh hukum, dan negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Anies menyatakan bahwa negara tidak menginginkan terjadinya negara kekuasaan dan bahwa prinsip-prinsip hukum harus menjadi panduan utama.

Dalam idealisme Anies, hukum harus tegak, namun ia mencatat bahwa kenyataannya hukum sering kali tidak konsisten, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. 

Menurutnya, kondisi ini tidak dapat diabaikan, harus segera diubah, dan hukum harus kembali tegak sesuai dengan semangat keadilan yang seharusnya diwujudkan untuk semua pihak.(*)