Kenaikan UKT Picu Kritik, Nadiem Makarim Disebut 'Perusak Negeri' oleh Said Didu

"Pernyataan Nadiem Makarim soal UKT dilakukan sesuai dengan asas keadilan dan inklusi menuai kritik Said Didu. "

Nadiem Makarim

AMANAH INDONESIA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan sesuai dengan asas keadilan dan inklusifitas.

Namun, pernyataan ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk Said Didu, mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam unggahannya di platform media sosial X pada Kamis (23/5/2024), Said Didu mempertanyakan logika di balik pernyataan Nadiem mengenai keadilan dalam kenaikan UKT.

"Menteri ini betul-betul perusak negeri ini. Kenaikan UKT demi keadilan?" ungkapnya, dikutip dari fajar.co.id.

Menurut Said Didu, tidak ada keadilan jika pendidikan tinggi menjadi mahal, karena hal itu akan membatasi akses hanya bagi kalangan yang mampu secara ekonomi. "Mana ada keadilan jika hanya orang kaya yang bisa masuk perguruan tinggi karena biayanya mahal," tegasnya.

Protes Meluas

Kenaikan UKT juga mendapat perhatian dari Anas Urbaningrum, yang meminta Nadiem untuk mengoreksi kebijakan tersebut. Anas berbagi cerita tentang perjuangannya sebagai anak kampung yang berusaha kuliah, menekankan pentingnya akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

Kebijakan kenaikan UKT ini, menurut Said Didu, adalah bagian dari kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi. "Intinya bahwa kebijakan kenaikkan UKT adalah rezim Jokowi," pungkasnya.

Nadiem: Keadilan dalam Kenaikan UKT

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Selasa, 21 Mei 2024, Nadiem Makarim menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud dengan kenaikan UKT adalah adanya sistem berjenjang berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.

"Artinya bagi mahasiswa yang mampu, mereka membayar lebih banyak, dan mahasiswa yang tidak mampu membayar lebih sedikit," ujarnya di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Senayan, Jakarta.

Reaksi dari Berbagai Kalangan

Kenaikan UKT belakangan ini telah memicu protes dari berbagai kalangan, bukan hanya dari mahasiswa tetapi juga dari politisi dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka menilai kebijakan ini memberatkan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. (*)