Jokowi Soroti Kerumitan Perizinan MotoGP Mandalika, Dorong Digitalisasi Layanan
" Jokowi mengaku sempat merasa "lemas" saat mengetahui bahwa penyelenggaraan ajang balap MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat memerlukan 13 izin. "
 |
Joko Widodo Photographer: Andrew Kutan/Getty Images |
Kerumitan Perizinan MotoGP Mandalika
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa efek dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika sangat besar, dengan dampak ekonomi sebesar Rp4,3 triliun, melibatkan 8.000 tenaga kerja, dan mendukung sekitar 1.000 UMKM. Namun, ia merasa "lemas" ketika mengetahui bahwa panitia harus mengurus 13 izin untuk menyelenggarakan acara tersebut.
Berbagai izin yang diperlukan termasuk surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri. Selain itu, ada juga surat dukungan dari RSUD NTB, dinas kebakaran, surat pemberitahuan kepada Bea Cukai, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, dan surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).
Fakta Kerumitan di Lapangan
Jokowi menegaskan bahwa surat-surat ini pada dasarnya merupakan bentuk perizinan yang menambah kerumitan. "Kalau saya jadi penyelenggara event itu 'lemas' sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi izin yang sudah saya sebut, atau mungkin duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi," ungkapnya.
Menurut Presiden, keruwetan perizinan ini juga berlaku untuk acara besar lainnya seperti konser musik dan event olahraga. Ia mengungkapkan bahwa sebelum pandemi, Indonesia menggelar sekitar 4.000 event setiap tahun, dan saat ini jumlahnya sekitar 3.700 event.
Digitalisasi Layanan Perizinan
Untuk mengatasi kerumitan ini, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi kehadiran Online Single Submission (OSS) yang merupakan sistem perizinan terintegrasi. Ia berharap digitalisasi perizinan ini bukan hanya berupa website layanan, tetapi juga betul-betul memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan.
Jokowi menekankan bahwa digitalisasi perizinan harus memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, memotong birokrasi, dan menghasilkan biaya yang lebih murah serta transparan. "Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost (biaya) yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan," jelasnya. (*)