Presiden Jokowi Merangkul Pengusaha Lokal untuk Kebutuhan Dasar Ibu Kota Nusantara

"Kadin dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia akan dirangkul lebih luas lagi, bukan hanya sebagai subkontraktor tapi juga pemain utama," kata Donna.

Donna menyebutkan bahwa Presiden, melalui kementerian terkait, akan membantu mempermudah pengusaha lokal untuk terjun lebih banyak lagi dalam pembangunan IKN. Sekitar 4.500 pengusaha yang tergabung dalam wadah Kadin sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam mempermudah izin birokrasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar di IKN.

Salah satu bentuk kebutuhan dasar yang dapat difasilitasi melalui peran Kadin adalah kebutuhan pangan. "Kadin menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti," ungkap Donna.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lahan persawahan yang dapat dikelola sebagai sumber pangan di IKN mencapai sekitar 13 ribu hektare, yang belum disentuh pemerintah. "Memang ini adalah kolaborasi yang besar, dari Pengairan PUPR, Kementerian Pertanian dari bibit dan pupuknya, dari Pemkab sebagai pemilik lahan, masyarakatnya juga," tambahnya.

Selain itu, para pengusaha lokal juga menyampaikan keinginan untuk berinvestasi pada peluang usaha seperti kafe dan rumah makan di kawasan IKN. "Saya harap untuk perizinan di sini dimudahkan, karena banyak teman-teman dari HIPMI dan Kadin ingin diberikan peluang usaha, buka kafe, rumah makan, dan lainnya," ujar Donna.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kadin Balikpapan, Yaser Arafat Syahril, menyampaikan komitmen Presiden Jokowi untuk memperbaiki tata ruang transportasi di kawasan penyangga IKN. "Pesan Presiden, terkait dampak IKN terhadap kota penyangga Balikpapan, Samarinda, dan PPU, yaitu masalah kemacetan. Jangan sampai asumsinya kita hanya pindahkan kota, pindahkan macet, dengan adanya IKN, tidak," katanya.

Menurut Yaser, Kementerian Perhubungan akan menambah unit transportasi massal di Kota Balikpapan untuk memudahkan masyarakat serta mengatasi kemacetan. (*)