Isu Doorstop Settingan di Istana, Jokowi Jadi Sorotan Publik

Jokowi
AMANAH INDONESIA, JAKARTA- Beberapa momen wawancara cegat atau "doorstop" yang biasanya dilakukan oleh para jurnalis Istana kini menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi karena dalam beberapa kesempatan, wawancara tersebut ternyata dilakukan oleh pegawai Biro Pers Istana, yang berpura-pura menjadi wartawan saat mewawancarai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari Liputan 6, dalam video yang beredar luas, tampak Presiden Jokowi keluar dari ruangannya dan langsung menuju mikrofon serta handphone yang sudah berjajar. Ini adalah pemandangan yang biasanya terlihat ketika para jurnalis menunggu untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden.

Namun, yang membuat publik terkejut adalah ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Istana, bukan dari jurnalis asli.

Salah satu momen yang paling disorot terjadi pada 21 Agustus 2024, ketika seorang ASN menanyakan kepada Presiden mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat Pilkada. Putusan tersebut memang telah menimbulkan banyak kontroversi dan aksi unjuk rasa di masyarakat.

Momen ini disusul dengan kejadian serupa pada 27 Agustus 2024, di mana Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai aksi demonstrasi dan pembatalan pengesahan RUU Pilkada oleh DPR.

Dalam video yang tersebar, wawancara tersebut berlangsung di teras Istana Merdeka, Jakarta. Yang menjadi sorotan adalah absennya label stasiun televisi pada mikrofon, seperti yang biasanya digunakan oleh wartawan.

Selain itu, jumlah pertanyaan yang diajukan juga sangat terbatas, hanya satu atau dua pertanyaan, dan suasana wawancara terlihat jauh lebih tenang dibandingkan dengan wawancara wartawan yang biasanya ramai dan penuh semangat.

Kritik terhadap "doorstop settingan" ini semakin menguat karena dianggap bisa menyesatkan publik dengan memberikan kesan bahwa Presiden Jokowi tengah menjawab pertanyaan dari wartawan independen, padahal sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut telah diatur oleh staf internal Istana.

Isu ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, dengan banyak pihak yang mempertanyakan transparansi dan independensi informasi yang disampaikan oleh pemerintah. (*)