Pemerintah Upayakan Percepatan Pembangunan Hunian untuk Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi

AMANAH INDONESIA, JAKARTA -- Pemerintah terus mempercepat upaya pemulihan dan penanganan dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi serta konflik sosial yang sempat melanda Flores Timur. Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diadakan di Kantor Kemenko PMK pada Rabu, (20/11), Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa sebanyak 2.209 kepala keluarga (KK) akan direlokasi akibat bencana erupsi tersebut.

Pemerintah telah menyiapkan dua opsi skema relokasi untuk mempermudah masyarakat terdampak dalam memulai kembali kehidupan mereka. Opsi pertama adalah relokasi terpusat, di mana pemerintah menyediakan lahan dan rumah yang sudah siap huni bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal baru. Sementara itu, opsi kedua adalah relokasi mandiri, di mana pemerintah akan membangunkan rumah bagi warga di tanah mereka sendiri, dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah.

Dari hasil pendataan sementara terhadap 776 keluarga, sekitar 10 persen memilih opsi relokasi mandiri, sementara sisanya memilih relokasi terpusat. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyatakan, “Kami memberikan fleksibilitas bagi masyarakat agar mereka dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka,” ujar Suharyanto. Pemerintah berharap kedua opsi ini dapat mempercepat proses relokasi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta meminimalisir dampak bencana serupa di masa depan.

“Proses pendataan relokasi terus dilakukan oleh BNPB, melalui dialog langsung dengan warga. Pemerintah memastikan bahwa upaya pemulihan akan terus dipantau dan disinkronkan agar warga yang terdampak bencana dapat segera memulai kehidupan baru di tempat yang lebih aman,” lanjut Suharyanto.

Tiga lokasi potensial untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi telah diajukan oleh pemerintah daerah. Lokasi pertama adalah Botongkarang/Noboleto, yang dapat diakses dengan kendaraan roda dua, dan cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali (223 KK), Desa Nobo (415 KK), dan Klatanlo (346 KK). Lokasi ini berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Lewotobi, sehingga dinilai aman.

Lokasi kedua adalah Wukoh Lewoloroh, yang terletak di perbatasan Flores Timur dan Sikka. Relokasi di kawasan hutan lindung ini akan mencakup Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). Lokasi ini berada di pinggir jalan raya dan memiliki lahan yang biasa digunakan untuk berkebun. Namun, relokasi di lahan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena termasuk kawasan hutan.

Lokasi ketiga adalah Kojarobet di Desa Hewa, yang diusulkan untuk relokasi warga Desa Nawokote (399 KK). Ketiga lokasi ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang akan direlokasi.

“Sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi relokasi, BNPB merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi 2.209 KK yang terdampak erupsi. Pembangunan huntara ini akan dilakukan di empat lokasi potensial di Desa Konga, yang memiliki luas lahan yang cukup untuk menampung warga terdampak. Selain itu, warga yang saat ini mengungsi secara mandiri atau tinggal bersama kerabat akan mendapatkan bantuan berupa dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp500.000 per KK selama 6 bulan,” ucap Suharyanto.

Proses penanganan bencana akan dilakukan secara paralel, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap), huntara, dan perbaikan rumah agar semuanya dapat selesai tepat waktu.

“Selain penanganan bencana alam, BNPB juga memberikan perhatian pada konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat, NTT. Konflik ini mengakibatkan pembakaran 52 unit rumah dan korban jiwa. Sebagai langkah pemulihan, BNPB mengusulkan untuk membangun kembali rumah yang terbakar, dengan mengategorikan rumah tersebut sebagai rusak berat yang terdampak konflik sosial,” tutup Suharyanto. (*)